TeguhIP

Sistem Kliring dan Pemindahan Dana Elektronik di Indonesia Pada prinsipnya, Definisi kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh bank penyelenggara kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Proses perhitungan hak dan kewajiban antar bank yang dilaksanakan oleh bank indonesia atau bank yang ditunjuk pada wilayah tertentu. Kliring antarbank adalah pertukaran warkat ( cek, bilyet giro, nota kredit, nota debit) antar bankyang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring diatur oleh Bank Indonesia baik waktu dan tempat pelaksanaan. Sedangkan bunga bank dapat diartikan sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan ) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 1. Prinsip Klir

Pengalokasian Dana Bank Berdasarkan Prioritas dan contohnya :       1.   Primary Reserve (Cadangan Primer) Prioritas utama dalam alokasi dana bank adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indoensia sebagai pembina dan pengawas Bank. Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum atau disebut juga dengan giro wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia.       Primary reserve merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadi penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitor dalam perjanjian kredit yang dibuat dalam notaris publik.        Dengan demikian, pembentukan cadangan primer dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, penarikan simpanan, dan permintaan pen

Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi .  Kebijakan moneter dan perbankan pada periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi di awal orde baru pada dasarnya untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan saat itu. meskipun tidak ada angka inflasi yang pasti dan disepakati namun berbagai pengamat memperkirakan tingkat inflasi berkisar 650% pertahun, suatu angka yang fantastis dibandingkan dengan kondisi perekonomian negara-negara tetangga saat itu. Untuk menghambat laju inflasi tersebut pemerintah mengupayakan pengendalian tingkat inflasi kebatas yang lebih aman, meningkatkan ekspor, dan mencukupkan sandang bagi masyarakat. Dalam rangka mengendalikan inflasi diambil dua kebijakan pokok. Pertama mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang. Kedua, menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif. Pada periode ini pula pemerintah, sebagai bagian dari penataan kembali ekonomi, dilakukan pula penataan sistem perbankan dengan mengeluarkan Un