Deregulasi Perbankan Indonesia

-
Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. 

Kebijakan moneter dan perbankan pada periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi di awal orde baru pada dasarnya untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan saat itu. meskipun tidak ada angka inflasi yang pasti dan disepakati namun berbagai pengamat memperkirakan tingkat inflasi berkisar 650% pertahun, suatu angka yang fantastis dibandingkan dengan kondisi perekonomian negara-negara tetangga saat itu. Untuk menghambat laju inflasi tersebut pemerintah mengupayakan pengendalian tingkat inflasi kebatas yang lebih aman, meningkatkan ekspor, dan mencukupkan sandang bagi masyarakat. Dalam rangka mengendalikan inflasi diambil dua kebijakan pokok. Pertama mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang. Kedua, menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif. Pada periode ini pula pemerintah, sebagai bagian dari penataan kembali ekonomi, dilakukan pula penataan sistem perbankan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia.

Periode saat ekonomi ditunjang sektor minyak.

Kebijakan pemerintah dalam upaya mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang berbunga rendah memperbesar kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Penyediaan KLBI dalam jumlah besar akibat besarnya penerimaan negara dari hasil ekspor minyak pada pertengahan dekade 1970-an yang dikenal dengan istilah “boom minyak”, mendorong tingginya kembali tingkat inflasi. Kebijakan moneter yang ditempuh pada periode boom minyak ini antara lain:
a)      Menetapkan pagu kredit (credit ceiling) dan aktiva lainnya.
b)      Menaikkan bunga kredit.
c)      Menaikkan bunga deposito.
d)      Menaikkan ketentuan cadangan likuiditas wajib.

Periode Deregulasi Perbankan

         Memasuki dekade 1980an ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagai dampak resesi dunia
  • PDB turun drastic dari 7,7% menjadi 2,2% & neraca pembayaran memburuk
  • Kebijakan yang ditempuh:
-     Penyesuaian nilai tukar Rp terhadap USD, pada bulan maret 1983 dari Rp 700,- menjadi Rp 970,-
-     Penjadwalan ualang proyek-proyek yang menggunakan devisa dalam jumlah besar
-     Melakukan deregulasi sektor moneter & perbankan dengan berbagai jenis paket kebijakan
  •   Paket Deregulasi:
1.     Paket Deregulasi 1 Juni 1983
-     Bank menentukan sendiri suku bunga deposito & suku bunga pinjaman
-     Pengendalian moneter tanpa menentukan pagu kredit
-     Pengendalian moneter tidak langsung

2.     Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988
-     Mendorong perluasan jaringan keuangan & perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana
-     Kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru, pendirian lembaga keuangan bukan bank di luar Jakarta, pendirian BPR, pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keu. bukan bank, perluasan tabungan.
-     Penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%
-     Penyempurnaan Open Market Operation

3.     Paket Kebujaksanaan 25 Maret 1989
-     Memuat peleburan usaha  (merger) & penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan, BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian & usaha BPR, pemilikan modal campuran, penggunaan tenaga kerja professional WNA.

4.     Paket Kebijaksanaan 19 Januari 1990
-     Peningkatan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat kearah kegiatan produktif & peningkatan pengerahan dana masyarakat.
-     Mengurangi ketergantungan kepada KLBI . Paket ini meliputi kredit kepada KOPERASI, kredit pengadaan pangan & gula, kredit investasi, kredit umum, KUK
-     Kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil & perorangan

5.     Paket Kebijaksanaan 20 Pebruari 1991
-     Kelanjutan Pakto 27 1988
-     Berkaitan dengan ketentuan pengaturan perbankan dengan prinsip prudential
-     Pengawasan & pembinaan kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat & efisien, maka diperlukan disentralisasi dalam pelaksanaannya.
-     Pemisahan antara pemilikan bank & manajemen bank secara professional

6.     Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993
-     Memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha
-     Mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada azas-azas perkreditan yang sehat, mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar & kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi
-  Pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank




Sumber :
http://estiningsih.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/11263/KEBIJAKAN+MONETER+DAN+PERBANKAN.doc

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUBUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA

-
HUBUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi. a. Hak dan kewajiban dalam bidang politik • Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu: 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan
Baca selengkapnya

Chauvinisme dan Nasionalisme

-
Pengertian Chauvinisme dan Nasionalisme Pengertian Chauvinisme dan Contohnya Pengertian Chauvinisme merupakan bentuk dari perasaan cinta, bangga, royalitas yang tinggi, fanatisme atau kesetiaan pada tanah air (negara) tanpa mempertimbangakan pandangan dari orang lain satu bangsa lain . Chauvinisme merupakan ajaran dan paham tentang fanatisme seseorang terhadap tanah air yang berlebihan sehingga merendahkan kualitas negara lain atau menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang tidak bagus. paham seperti ini cenderung menimbulkan lebih banyak kontra yang kontroversial dan pandangan buruk dari bangsa lain. Negara yang Menerapkan Paham Chauvinisme Inilah negara negara maju yang dulu pernah memiliki pemimpin yang menerapkan paham Chauvinisme, sehingga menganggap bangsa mereka adalah yang terbaik didunia, walaupun pada kenyataannya paham tersebut tidak banyak disukai orang orang yang hidup pada jaman sekarang karena hanya memicu pertikaian dan peperangan saja dan menjadi  peny
Baca selengkapnya

Realitas dan Harapan Tentang Wawasan Nusantara

-
Wawasan Nusantara di Indonesia 1. Pengertian Wawasan Nusantara        Wawasan nusantara adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dimulai dari lingkungannya dan mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.        Wawasan nusantara adalah sikap dan cara pandang warga negara Indonesia yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila. Dalam menjalankan wawasan nusantara, diutamakan untuk memenuhi kesatuan wilayah dan menghargai perbedaan yang ada untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak daerah bahkan pulau yang masih belum berpenghuni. Banyaknya suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda membuat negara Indonesia kaya dengan beragam asetnya. Perbedaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas dan memiliki banyak keragaman dari ujung Aceh hingga Papua. 2. Asas Wawasan Nusantara Merupakan ketentuan – ketentuan atau kaidah – kaidah dasar yang harus dipatu
Baca selengkapnya